RDP Komisi III DPRD Bitung: Warga Tanjung Merah Keluhkan Limbah  PT Futai 

BITUNG - Komisi III DPRD Kota Bitung gelar Rapat Dengar Pendapat terkait Limbah PT Futai  di Kelurahan Tanjung Merah Kec. Matuari kota Bitung, Senin (13/01/2025.)

RDP  Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syarifudin Ila bersama dengan anggota Aldo Nova Ratungalo, Yani Ponengoh Gerald Kisman D. Podomi dan Hengky Tumangkeng berlangsung di Ruang rapat Gedung G DPRD Kota Bitung di hadiri sejumlah anggota DPRD Kota Bitung.

Baca juga: Firdaus Cahyadi: Green Bond BNI, Jangan Sekedar Gimmick Marketing

Selain itu hadir juga Camat Matuari, Amelia Ngantung, Lurah Tanjung Merah, Marlin Lengkong, Pihak DLH Kota Bitung, LPM Kota Bitung, serta sejumlah warga tanjung merah.

Warga Masyarakat menganggap PT Futai, Perusahaan yang bergerak pada produksi daur ulang Kertas melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama. Ada beberapa hal yang menjadi keluhan warga Limbah sangat mencemari lingkungan sekitar, Merusak Ekosiatim Laut yang berdampak pada penghasilan Nelayan setempat

Baca juga: Musrenbang, Kampung Seraya Usulkan 23 Program Prioritas

" Ini melanggar kesepakatan. Bahkan juga melanggar Hukum dan melanggar hak asasi manusia karena menyangkut kehidupan orang banyak."kata Yopi Wawoh salah 

Lanjutnya, Meski Dinas Lingkungan Hidup (DLH),  telah mengeluarkan hasil uji klinis yang menyatakan PT Futai layak beroperasi, masyarakat menilai kondisi sebenarnya kata Yopi masih jauh dari ideal.

Baca juga: Selamatkan Hutan di Jawa, Rimbawan Perhutani Gelar Aksi Damai

“IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) mereka tidak ada, padahal perusahaan sebesar itu seharusnya memiliki IPAL."  tambah warga sembari berharap hasil RDP ini dapat ditindaklunjuti dengan tegas oleh pihak berwewenang.

" Kami berharap hasil RDP ini dapat ditindaklanjuti dengan tegas oleh pihak berwenang dan memastikan PT Futai tidak lagi memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, " seru Warga.

Baca juga: Gunakan Helikopter Bell 412, Kasad Pantau Potensi Rawan Karhutla di Jambi

Selain masalah lingkungan, masyarakat juga menyoroti perlakuan PT Futai terhadap tenaga. Dimana banyak karyawan perusahaan tersebut tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, sehingga mereka harus menanggung biaya pengobatan sendiri jika sakit.

Masyarakat jiga menuntut Pihak Perusahaan agar segera melengkapai hak tenaga kerja termasuk BPJS. Dan memastikan pengelolaan Limbah dilakukan dengan baik.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Apresiasi Konservasi Gajah Binaan Pertamina Hulu Rokan

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bitung, Ahmad Syafrudin Ila menegaskan bahwa kepentingan masyarakat  harus menjadi  prioritas utama.Sebesar apa pun investasi yang masuk ke Kota Bitung, kata dia, jika membawa dampak negatif untuk masyarakat, akan menjadi perhatian Pihaknya.

" Hajat hidup orang banyak tidak bisa diukur dengan uang, meskipun perusahaannya bernilai ratusan miliar rupiah. DPRD Kota Bitung berkomitmen untuk memantau perkembangan kasus ini dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa terkecuali, ” tegasnya.

Sementara itu Pihak Perusahaan PT Futai diwakili,  
Wakil Direktur Erwin Irawan tidak mengelak adanya permasalahan yang diadukan masyarakat. Diapun mengakui bahwa pengolahan limbah membutuhkan waktu dan proses.

Bahwa Limbah yang dikeluhkan pada Mei 2024 memang murni air yang belum terolah akibat pipa yang bocor. Seraya mengungkapkan, bahwa sekarang Perusahaan sudah memiliki IPAL, dan warga yang mewakili masyarakat telah menyaksikan keberadaan IPAL tersebut. j

Dan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan karyawan, ungkapnya setahu dia, pihak perusahaan sudah mengcovernya. Dan dari 185 karyawan 40 persennya itu warga Tanjung Merah.

Baca juga: Warga Terisolasi Pasca Longsor di Pessel, Gubernur Mahyeldi Pastikan Beras 2,16 Ton dan Logistik Lainnya Segera Tiba

“Stahu saya ada tercover. Tapi mungkin belum keseluruhan. Untuk saat ini saat dalam sebulan kami hanya 10 hari saja produksi, ” jelasnya.  (AH)